Catatan Wartawan Straits Times tentang Dahlan Iskan

Posted on Desember 3, 2011 Updated on Desember 3, 2011

Pada akhir Oktober, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet yang sudah lama ditunggu-tunggu, banyak analis mencemooh tindakan itu yang hanya akan mencerminkan  keinginan untuk menopang dukungan politik di parlemen ketimbang upaya serius untuk memulai perubahan yang nyata. Mereka punya tujuan. Ada beberapa bagian yang busuk, termasuk beberapa yang telah terlibat dalam kasus korupsi, dipertahankan dalam kabinet baru.

Tetapi sejak pergantian kabinet itu, beberapa pengamat telah melihat perubahan Kabinet yang bisa mengakibatkan reformasi penting.  Salah satu yang paling terkenal adalah pengumuman bahwa Dahlan Iskan, mantan CEO dari grup koran Jawa Pos, akan menjadi Menteri  BUMN.

Perusahaan-perusahaan negara Indonesia telah lama memiliki reputasi buruk. Dikelola dengan buruk dan sering dipandang sebagai sapi perah bagi para politisi korup, sebagian besar telah berhasil menahan upaya reformasi selama bertahun-tahun. Dahlan menggantikan Mustafa Abubakar, yang telah banyak dikritik atas penyimpangan dalam penawaran umum perdana milik negara Krakatau Steel tahun lalu.

Setelah memperkenalkan reformasi luas di dalam Perusahaan listrik Negara (PLN) sejak pengangkatannya sebagai direktur utama pada tahun 2009, Dahlan secara luas dikenal karena kemampuan manajerial. Tapi ini bukan satu-satunya kekuatan. Dahlan yang berusia 60 tahun itu sudah cukup kaya dan tidak muncul untuk memiliki ambisi politik. Akibatnya, ia tidak mungkin terlalu dipengaruhi oleh politisi korup atau pengusaha. Dia juga menikmati dukungan potensi salah satu kelompok surat kabar terbesar di negara itu saat menghadapi resistensi terhadap upaya reformasi.

Pemahaman yang mendalam Dahlan terhadap bisnis surat kabar telah membuat dia menjadi orang media yang sangat cerdas. Laporan mengatakan bahwa dia menangis ketika media meminta reaksinya terhadap penunjukan menteri nya: “. Saya mengatakan kepada Presiden bahwa saya sedih untuk meninggalkan PLN karena teman saya sedang bekerja keras” Komentar tersebut bukan jenis hal yang biasanya dilakukakan oleh para menteri Kabinet Indonesia yang baru diangkat.

Pengamat mencatat bahwa setelah upacara penyumpahan Dahlan menyetir mobilnya sendiri bersama istrinya ke kantor baru, ketimbang menggunakan jasa sopir ditemani wakil menteri dan istrinya yang duduk di kursi belakang.

Perilaku sederhana tersebut juga ditandai tindakan Dahlan ketika ia bertanggung jawab atas PLN. Tidak seperti menteri lainnya dan pejabat senior pemerintah, Dahlan berjalan ke kantor PLN di blok M Jakarta setiap hari. Berjalan-jalan 30 menit sudah menjadi kebiasaan, dengan kesukaannya memakai sepatu olahraga  (bahkan ketika menghadiri pertemuan di istana presiden), membuatnya berbeda dari tokoh-tokoh nasional lainnya.

Agung Wicaksono, seorang peneliti di perusahaan milik negara di Institut Teknologi di Bandung, mencatat bahwa gambar tersebut menarik bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang muak dengan gaya hidup mewah dari hasil korupsi para politisi. “Dahlan melakukan apa yang dikatakan,” katanya di Jakarta pekan lalu.

Pernyataan publik Dahlan, sejak menjabat Menteri Negara BUMN, bahwa ia akan fokus pada penyederhanaan birokrasi pelayanan. Salah satu sasaranya adalah mengurangi jumlah pertemuan dan laporan yang disampaikan ke kantornya sebesar 50 persen pada akhir tahun: “Apa yang saya ingin lakukan pertama adalah mengurangi intervensi menteri pada perusahaan negara untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan otoritas kepada para CEO untuk melaksanakan tindakan korporasi perusahaan. “

Ada juga tekad untuk memotong  birokrasi dan politik tawar-menawar. Pembentukan perusahaan holding untuk BUMN perkebunan yang sudah lama tertunda, misalnya, akan selesai pada akhir tahun ini.

Meski begitu, gebrakan Dahlan mungkin tidak semua bisa jalan. Tidak seperti di PLN, di mana ia otoritas yang luas, ia sekarang harus bekerja sama dengan menteri lain untuk mencapai tujuannya. Aset penjualan dan penawaran umum perdana di pasar saham, misalnya, memerlukan persetujuan dari Departemen Keuangan. Berurusan dengan BUMN kereta api negara dan raksasa minyak Pertamina juga membutuhkan kerjasama dari Kementerian Perhubungan  dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memang, konflik dengan lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi hambatan penting jika tidak hati-hati ditangani. Sumber mengatakan bahwa selama  di PLN, Dahlan terkadang membuat keputusan yang cepat yang dirancang untuk mencapai tujuan lembaga sendiri yang tidak selalu memperhitungkan perspektif  instansi pemerintah lainnya.

Tapi mengacak-acak sedikit birokrasi yang sekarat di Indonesia belum tentu hal yang buruk. Sebagai catatan Agung, banyak orang Indonesia bahkan mungkin mendukungnya “apabila tujuannya adalah kepentingan tetap atau peraturan yg tdk bijaksana ‘.

Di bawah Presiden Yudhoyono, Indonesia telah menjadi dikenal dengan stabilitas makroekonominya, disiplin fiskal dan pertumbuhan PDB yang kuat. Pembangunan jangka panjang, bagaimanapun, juga tergantung pada sejauh mana negara ini mampu dijalankan oleh menteri yang dapat memberikan reformasi yang dijanjikan, meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberantas korupsi.

Bagi mereka yang ingin Indonesia berjalan menuju lebih baik, Dahlan menawarkan harapan pada hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang.

Diterjemahkan bebas dari Straits Times Indonesia ***Bruce.